NasDem Respons1. NasDem Desak Pemerintah Perhatikan Keadilan Anggaran Pendidikan untuk Semua Sekolah
Serang Update NasDem Respons Partai NasDem menanggapi serius putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan negara untuk menggratiskan pendidikan dasar di semua satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta. Politikus Partai NasDem, Nilam Sari Lawira, mengingatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada alokasi anggaran yang tepat sasaran.
Menurut Nilam, meskipun total anggaran pendidikan nasional mencapai Rp 104,47 triliun, anggaran untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) hanya sebesar Rp 33,55 triliun. “Dengan anggaran yang terbatas, Kemendikdasmen tidak akan mampu mengemban tanggung jawab besar dalam merealisasikan pendidikan dasar gratis secara maksimal,” ujar Nilam.
NasDem mendorong Pemerintah untuk menata ulang alokasi anggaran pendidikan, agar kebijakan pendidikan dasar gratis tidak hanya menguntungkan sekolah negeri, tetapi juga memberikan kesempatan yang sama bagi sekolah swasta. “Keadilan anggaran harus ditegakkan agar seluruh satuan pendidikan, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat dari kebijakan ini,” tambah Nilam.
2. NasDem Respons: NasDem Berharap Pemerintah Tidak Hanya Fokus pada Anggaran Pendidikan
Keberhasilan kebijakan pendidikan dasar gratis tidak hanya bergantung pada besaran anggaran, tetapi juga pada kesetaraan pelaksanaan di lapangan. Hal ini menjadi perhatian utama Partai NasDem pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan negara untuk menggratiskan pendidikan dasar di sekolah negeri dan swasta.
Politikus NasDem, Nilam Sari Lawira, menilai bahwa alokasi anggaran pendidikan yang lebih adil dan proporsional sangat penting untuk memastikan kebijakan pendidikan gratis ini berjalan efektif. “Tata kelola anggaran harus diatur ulang agar pendidikan di seluruh Indonesia, baik di sekolah negeri maupun swasta, mendapat perhatian yang setara,” ungkap Nilam.
Namun, selain anggaran, NasDem juga menekankan pentingnya memastikan pelaksanaan yang adil di lapangan. “Kami harap pemerintah tidak hanya fokus pada alokasi anggaran, tetapi juga pada penerapan prinsip keadilan di setiap wilayah, agar kebijakan ini benar-benar menyentuh semua kalangan,” kata Nilam.
Baca Juga: waspada Ibu ibu Jadi Korban Jambret di Jaktim
3. Keberhasilan Pendidikan Gratis Tergantung pada Anggaran dan Keadilan Pelaksanaan
Salah satu yang paling menyoroti pentingnya alokasi anggaran yang tepat adalah Partai NasDem, melalui politisi Nilam Sari Lawira.
Anggaran untuk pendidikan yang tidak merata bisa berpotensi menghambat pelaksanaan kebijakan ini, baik di sekolah negeri maupun swasta.
4. Menghadapi Tantangan Pendidikan Gratis: NasDem Soroti Masalah Ketersediaan Anggaran untuk Kemendikdasmen
Respons Partai NasDem terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pendidikan dasar gratis sangat jelas: alokasi anggaran untuk pendidikan harus lebih adil. Nilam Sari Lawira,
“Anggaran yang kecil untuk Kemendikdasmen sangat tidak sebanding dengan tanggung jawabnya. Kemendikdasmen menangani hampir 200 ribu satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Jika anggarannya terbatas, bagaimana mereka bisa menjalankan amanat konstitusi untuk pendidikan gratis secara maksimal?” kata Nilam.
5. Menyikapi Kebijakan Pendidikan Gratis: NasDem Dukung Penataan Anggaran Pendidikan yang Lebih Adil
Menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengharuskan negara menggratiskan pendidikan dasar di sekolah negeri dan swasta, Partai NasDem menyampaikan pendapatnya terkait alokasi anggaran pendidikan.</p>
“Penataan ulang anggaran pendidikan menjadi prioritas, agar pendidikan gratis bisa berjalan secara maksimal tanpa diskriminasi,” tambahnya.
Selain itu, NasDem juga mengingatkan agar pelaksanaan pendidikan dasar gratis di lapangan tidak hanya menguntungkan sekolah negeri. “Pendidikan harus adil untuk semua, baik untuk sekolah negeri maupun swasta,” tegas Nilam.
6. NasDem Respons Menjaga Keadilan di Sektor Pendidikan: NasDem Dorong Pemerintah Fokus pada Penataan Anggaran
“Anggaran untuk Kemendikdasmen sangat kecil jika dibandingkan dengan tanggung jawabnya.Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan ini harus mencakup semua jenis sekolah, baik negeri maupun swasta.</p>
